Pages

Labels

Diberdayakan oleh Blogger.

Tax Advertisement

Tax Advertisement
SELURUH PELAYANAN PAJAK TIDAK DIPUNGUT BIAYA---MEMBAYAR PAJAK DENGAN JUJUR DAN BENAR UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA

Kamis, 20 November 2014

Film “Dua Sisi” 713 Art Cinema Tembus 30 Besar Lomba Film Anti Korupsi DJP 2014



Pangkalan Bun - Ada hal yang cukup mengejutkan dan menarik perhatian para pegawai pada homepage portal DJP hari Senin lalu (12/11/14), DJP mengumumkan 30 Nominasi Film Pendek tentang Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur atau lebih dikenal dengan sebutan Direktorat KITSDA. KPP Pangkalan Bun sebagai salah satu peserta mestinya bersyukur dan bangga karena instansinya yang terletak di sebuah kota kecil di provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam nominasi tersebut. Film yang berdurasi sekitar 4 menit dengan judul “Dua Sisi” lolos seleksi tim internal dan masuk dalam nominasi 30 besar. Ditemui disela jam kerjanya Arswendy D. (24) selaku sutradara sekaligus kameraman mengaku tidak menyangka film hasil usaha timnya mampu menembus angka 30 besar, dia juga optimis film tersebut mendapat perhatian lebih dari dewan juri nantinya. Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Pradhana Wiku R. (26) selaku penulis naskah, “Film ini memiliki keunikan tersendiri sehingga layak masuk nominasi” tandasnya.

Film “Dua Sisi” merupakan film pendek hasil karya tim 713 Art Cinema yang dimotori oleh Arswendy 2 bulan yang lalu. Bermula dari dorongan Bapak Tri Wibowo (Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun) dan disambut dengan antusiasme Bapak Henry D. Simamora (Kepala Sub Bagian Umum KPP Pratama Pangkalan Bun) untuk ikut ambil bagian dalam lomba film pendek yang diadakan Direktorat KITSDA. Wendy, begitu sapaan akrabnya mengajak rekan-rekannya sesama pegawai KPP Pratama Pangkalan Bun untuk menjadi pemeran dalam filmnya. Meskipun dalam pembuatan film tersebut banyak menemui hambatan dan terkendala oleh sarana dan prasarana yang sangat minim namun akhirnya pengambilan gambar film tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari, dan proses editing yang memakan waktu sekitar 2 minggu sebelum akhirnya dikirim ke Direktorat KITSDA. Tak disangka film hasil karya timnya tersebut akhirnya kini masuk 30 besar.

Secara umum film “Dua Sisi” merupakan film hitam putih minim dialog yang menampilkan dua sisi kehidupan. Satu sisi menggambarkan kehidupan Budiman (diperankan oleh Bryan Dwi R.) pegawai pajak yang jujur dan berprestasi, sedangkan disisi lain Pak Broto (diperankan oleh Tulus Danaarta), digambarkan sebagai seorang pimpinan yang pemalas dan korup. Dalam film tersebut tidak nampak penyampaian pesan yang terkesan  menggurui. Dipadu dengan musik latar yang memberikan penekanan disetiap peralihan antar frame dan adegannya semakin memberi kesan karakter yang kuat dalam film tersebut. Dari berbagai ulasan tersebut maka pantaslah film “Dua Sisi” tersebut menembus jajaran nominasi 30 besar.

Banyak dukungan dan ucapan selamat yang didapatkan KPP Pratama Pangkalan Bun atas masuknya film tersebut dalam jajaran 30 besar. Tidak hanya dari internal pegawai, dukungan juga disampaikan KP2KP Pelaihari, melalui akun twitternya (@KP2KP_Pelaihari) mengucapkan selamat kepada KPP Pratama Pangkalan Bun yang masuk 30 besar film pendek anti korupsi. 

Nantinya film pendek dari KPP Pratama Pangkalan tersebut akan diputar di Ruang Galeri Lantai 1 Kantor Pusat DJP dari tanggal 24 s.d. 28 November 2014 bersama dengan 29 film lainnya. Dari 30 besar film nantinya akan dipilih 10 terbaik, yang kemudian ditentukan juara I, juara II, dan juara III-nya oleh tim juri dari pihak eksternal DJP. Tim juri yang beranggotakan Ine Febriayanti, Riri Riza, dan Emil Heradi, yang merupakan profesional di bidang perfilman yang akan menjadi juri film pendek tersebut nantinya. Harapan kedepannya dengan masuknya KPP Pratama Pangkalan Bun dalam nominasi tersebut dapat mengangkat nama KPP Pratama Pangkalan Bun di Kantor Pusat dan meningkatkan motivasi pegawai terutama yang memiliki minat di bidang kesenian. (red)
 

Iklan Layanan Masyarakat

Iklan Layanan Masyarakat