
Satu langkah kecil telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Bun sebagai bagian dari lompatan besar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengamankan penerimaan Negara. Selasa, 26 Februari 2013, bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat telah diselenggarakan Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak sebagai sebuah tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/PJ/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak mulai diberlakukan tanggal 1 April 2013.

Selanjutnya. Kegiatan inti dilanjutkan oleh Tulus Danaarta, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pangkalan Bun, dengan memberikan filosofi dan arah kebijakan DJP dalam hal pembenahan sistem administrasi PPN di Indonesia. “Faktur Pajak adalah uang, faktur pajak bernilai sama dengan angka yang tertera di dalamnya, maka dari itu kita memberikan perhatian lebih terhadap nomor seri Faktur Pajak.” Ujarnya.
“Otoritas pemberian Nomor Seri Faktur Pajak sekarang berada di tangan DJP agar lebih menertibkan sistem adminitrasi dan meminimalisir Pengusaha Kena Pajak yang nakal.” imbuhnya.
Beralih ke sisi teknis, Bakti Wiyatma Sumarsono, salah satu account representative terbaik KPP Pratama Pangkalan Bun menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain:
- Membuat email dan Melakukan pemutakhiran alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi
- Menyampaikan Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak setelah menerima pemberitahuan kode aktivasi melalui surat pos, dan password via email
Terselenggaranya tata kelola administrasi yang baik merupakan tujuan utama diadakannya acara ini. Hal ini merupakan pondasi utama dalam melakukan penggalian potensi. Dan sebuah keniscayaan bahwa jika penggalian potensi dilakukan dengan maksimal, maka target penerimaan 2013 akan tercapai. Dengan adanya penomoran faktur pajak yang diatur langsung oleh DJP, diharapkan adanya penurunan drastis dalam penyalahgunaan faktur pajak untuk kepentingan tertentu yang merugikan keuangan negara.
0 komentar:
Posting Komentar